Pelaksanaan UN Kacau, Wacana Penghapusan Ujian Nasional Kembali Menguat

Pelaksanaan UN Kacau, Wacana Penghapusan Ujian Nasional Kembali Menguat - Penyelenggaraan Ujian Nasional 2013 yang diwarnai kekacauan mengakibatkan wacana penghapusan Ujian Nasional kembali menguat. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus Ujian Nasional pada tahun depan.

Retno mengatakan bahwa kebijakan pelaksanaan UN tahun ini sesungguhnya ilegal karena tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait UN yang diputuskan pada tahun lalu. Ia juga mempertanyakan tingginya biaya yang digunakan untuk pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN (LJUN) yang mencapai Rp 94,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, semestinya kendala teknis yang terjadi pada UN kali ini tidak akan ada.

Retno mengatakan bahwa kebijakan pelaksanaan UN tahun ini sesungguhnya ilegal karena tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait UN yang diputuskan pada tahun lalu. Ia juga mempertanyakan tingginya biaya yang digunakan untuk pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN (LJUN) yang mencapai Rp 94,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, semestinya kendala teknis yang terjadi pada UN kali ini tidak akan ada.

Ujian Nasional 2013

“UN ini sudah berbiaya tinggi, tapi kualitasnya tidak baik dan tidak mengukur kualitas pendidikan Indonesia yang sebenarnya,” ujar Retno.  ”Jadi, sudahlah, tidak usah dipaksakan lagi adanya UN. Sudah belajar keras ternyata ditunda, anak-anak semakin stres saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ujian Nasional 2013 dianggap gagal akibat tidak digelar serentak lantaran adanya keterlambatan distribusi soal ke 11 provinsi yang mengakibatkan penundaan UN. Selain itu, daerah yang menggelar UN tepat waktu juga didera berbagai masalah teknis, seperti banyak sekolah yang kekurangan soal, soal UN tertukar, dan LJUN rusak.